OLEH : AMRAN PULUNGAN, MSP

KETUA KPU PADANG LAWAS

 

 

Barangkali sering kita dengar sebutan demokrasi, sebab itu bahasa sangat family disampaikan di forum-forum, namun sangat sedikit menyadari kekuasaan demokrasi itu sepenuhnya ada pada masyarakat dan pengguna hak pilih itu sendiri. Hal ini dapat disampaikan bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan dan kedaulatan rakyat, merupakan kekuatan yang hakikih dan sebenar-benarnya dimiliki oleh rakyat itu sendiri, dengan mewujudkan pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri.

            Demokrasi mensyaratkan pemerintahan harus memperoleh legitimasi rakyat. Pemerintah baru sah kalau dipilih oleh rakyat melalui proses mekanisme yang tertuang dalam aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dipilih rakyat dan seyogiyanya pemerintah harus menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat dan pengawasannya dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui bentuk lembaga perwakilan rakyat (DPR). Maka kekuasaan itu dijalankan untuk melayani aspirasi rakyat, dan apabila kekuasaan itu hanya melayani kelompok tertentu saja, maka pemerintahan tersebut bukan pemerintah yang demokrasi.

            Yang terpenting, demokrasi mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualitas karena demokrasi menjamin partisipasi dan mengakui hak dan kebebasan warga negara. Pada prakteknya memiliki 2 bentuk dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di zaman yunani kuno, penduduk disana selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan petinggi negara, seperti membuat aturan hukum, menentukan perang atau damai, memilih petinggi militer, hakim, dan lain-lain. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi langsung, dimana masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan  secara langsung. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dalam pembuatan keputusan. Hanya saja dengan bertambahnya jumlah manusia, demokrasi langsung ke negara tidak memungkinkan dilakukan lagi, akan tetapi bisa digelar pada tinggkatan RT dan Desa.

            Ketika demokrasi langsung tidak bisa lagi dilakukan di tingkat negara, maka munculllah apa yang disebut Demokrasi Perwakilan. Demokrasi perwakilan berarti masyarakat mulai menyampaikan kepentingan mereka melalui wakil yang ditunjuk atau dipilih. Maka, masyarakat wajib selektif dalam memilih wakilnya. Berbagai cara untuk memilih dan mengelola perwakilan tersedia dan berbeda-beda di setisap negara. Dinegara kita, sering menyebutnya sebagai pemilihan umum atau disingkat dengan PEMILU. 

            Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, PEMILU sebenarnya untuk apa sih ? dari pertanyaan ini secara gamlang dapat kita sebut masyarakat membutuhkan seorang pemimpin di negara, hal yang sangat dibutuhkan dalam menentukan pemimpin tersebut, maka digelarlah pemilihan dimasing-masing negara, berarti PEMILU adalah metode untuk memilih wakil rakyat (legislatif) dan pimpinan pemerintahan (kepala eksekutif). Tentu saja dinegara kita hal seperti ini sudah dilaksanakan, namun untuk kedepannya tepat pada, 17 April 2019 yang akan datang, pemilu yang lebih bergensi lagi akan segeran dilaksanakan. Agenda kali ini tergolong demokrasi cerdas yang memilih secara langsung wakil rakyat (legislatif) sekaligus pimpinan pemerintahan (eksekutif), dengan sistem presidensial.

            Yang sangat penting, seluruh rakyat wajib ikut serta dalam pemilu, ini berarti,  pemerintahan yang tercipta akan memiliki keabsahan di hadapan rakyat karena pemerintahan tidak hanya dipilih oleh sekelompok orang saja. Senada dengan itu, pemilu juga merupakan jaminan berlangsungnya peralihan kekuasaan secara reguler dan damai. Dengan pemilu dapat mengeliminasi pejabat yang tidak memiliki kapabilitas dan kepercayaan dari masyarakat, dan diganti dengan orang lain yang memiliki kepercayaan dari masyarakat pemilih tanpan menggunakan kekerasan.  

            Dengan pemilu pula, kita bisa belajar untuk mengartikulasikan dan mengespresikan kepentingan melalui lembaga politik yang ada. Disisilain pemilu juga bisa menjadi arena untuk belajar menerima dan mengelolah perbedaan secara sehat. Dalam pelaksanaannya, kualitas pemilu itu sendiri adalah hal yang sangat penting, sehingga tercifta demokrasi yang cerdas dan memiliki kualitas.

 

Pemilu yang berkualitas

 

            Seiring dengan pembahasan tentang demokrasi yang cerdas maka sejalan pulan dengan hasil pemilu yang berkualitas. Lalu, bagaimana tanda pemilu bisa dikatakan berkualitas ? pertanyaan ini tentunya menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk menjawabnya dengan jawaban, “Pemilu yang berkualitas terjadi bila kita sebagai warga negara ikut berpartisipasi menggunakan hak pilih secara otonom, tidak atau tanpa tekanan dari pihak manapun, dalam pemilu terdapat kompetisi yang adil serta pemilu mampu mewujudkan keterwakilan yang imbang dan dapat dipertanggung jawabkan.”

            Secara garis besar ada 2 kategori partisipasi dalam pemilu yakni, partisipasi minimal dan partisipasi optimal. Dari dua kategori tersebut sudah barang tentu ada perbedaan, yang mana ;

            Partisipasi minimal adalah turut memberikan suara dalam pemilu. Karena penting bagi kita ikut memberikan suara, menggunakan hak pilih. Atau disebut hanya ikut serta untuk memilih. Sementara untuk partisipasi optimal adalah  ikut berpartisipasi atau menggunakan hak pilih dengan tujuan akan memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh negara, bukan hanya memberikan hak suara doank, melainkan ikut memberikan perhatian dan memastikan bahwa pemilu yang dilaksanakan dengan cara yang baik dan berkualitas.

            Bagi kita sebagai warga negara, pemilu yang berkualitas akan menjamin tiga hal. Pertama, adanya ruang bagi ekspresi hak-hak dasar dan kedaulatan rakyat. Kedua, warga negara bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan, sehingga kepentingannya bisa dipertimbangkan secara setara dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, terbentuknya wakil-wakil rakyat dan pemrintahan yang akuntabel dan legitimate.

            Mewujudkan agenda ini paling penting, kita selalu punya kekuatan dan kekuasaan, paling tidak kita berkuasa atas diri kita sendiri. Cara yang paling ringan dan pasif yang mungkin  kita lakukan saat ini adalah dengan memerintahkan diri kita agar tidak menerima uang pemberian kandidat menjelang pemilu tahun 2019. Dengan begitu, kita sudah terlibat dalam memerangi money politics. Tolak uang mereka dan jang pilih kandidat yang melakukan money politics.

            Kamu jangan muda terpancing untuk melakukan kekerasan bersama partai politik, selain itu, kamu juga harus waspada, sebab anak muda sering jadi target pemaksaan partai politik untuk memilih. Makanya kamu jangan mau dipaksa memilih parpol manapun. Pilihanmu adalah keputusanmu sendiri.

            “Kedaulatan ditangan rakyat, jadikan pemilu 2019 pemilu yang demokratis”.*****